Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal belanja pemerintah daerah (Pemda) agar lebih efektif dan efisien. Upaya ini penting dilakukan karena belanja pemerintah termasuk Pemda merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
“Nah untuk bisa efektif (dan) efisien, maka teman-teman kepala daerah bersama DPRD-nya harus betul-betul menjaga, satu supaya tidak bocor, yang kedua tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” terangnya saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Belanja pemerintah merupakan salah satu faktor yang mendukung daya beli masyarakat karena menentukan banyaknya uang yang beredar. Daya beli ini perlu dijaga karena konsumsi rumah tangga merupakan sumbangsih terbesar dari tren pertumbuhan ekonomi.
“Nah oleh karena itu, belanja pemerintah ini di samping efektif, efisien, tepat sasaran, juga harus diatur ritmenya,” terangnya.
Di lain sisi, Mendagri mengatakan, maju atau tidaknya daerah dapat dilihat dari postur anggaran yang dimiliki. Apabila daerah tersebut menganggarkan belanjanya 60 persen untuk pegawai, 20 persen barang dan jasa, serta 20 persen belanja modal, maka daerah tersebut dinilai tidak akan mungkin maju. Dirinya membandingkan dengan salah satu lembaga internasional yang 85 persen anggarannya untuk program yang menyentuh masyarakat.
“Nah postur inilah yang harus kita perbaiki, jangan sampai besarnya (di bagian) belanja pegawai,” tandasnya.
Lebih lanjut Mendagri mengatakan, APIP berperan dalam mengawasi belanja tersebut agar sesuai target sasaran. Karena itu, APIP diimbau melakukan pendampingan, baik dalam penyusunan anggaran maupun penyusunan program yang betul-betul menyentuh ke masyarakat.
“Postur anggarannya harus lebih banyak ke masyarakat daripada untuk kepentingan pegawai sendiri, itu yang teman-teman APH (aparat penegak hukum) tidak bisa masuk,” tegasnya.
Mendagri menegaskan, APIP berperan penting dalam memastikan belanja daerah berjalan lebih efektif dan efisien sekaligus tidak ada kebocoran. Sebab, APH hanya bekerja ketika terjadi pelanggaran oleh kepala daerah maupun DPRD. Menurutnya, APIP memiliki dua tugas, yakni menegakkan aturan administrasi dan menegakkan aturan pidana dengan meneruskannya kepada APH.
“Nah, di bagian administrasi ini APIP harus bisa bermain betul untuk mengawal anggarannya tepat sasaran, membuat program dari awal, terlibat dalam perencanaan dari awal, supaya betul-betul anggaran ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu untuk tepat sasaran, efektif, efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
