Jakarta- Anggota Komisi IX DPR Alifudin mendorong pemerintah menutup
perjalanan internasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang tidak mengimbau negara-negara terpapar Covid-19 menutup pintu perjalanan internasional, sebagaimana dalih Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Walau tidak ada instruksi WHO, seharusnya Indonesia sebagai negara berdaulat bisa membuat kebijakan menutup perjalanan internasional,” kata Alifudin pada Jumat (9/7/2021).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, apalagi imbauan WHO tersebut merupakan imbauan yang telah disampaikan sudah lampau atau tepatnya pada masa awal Covid-19 melanda sejumlah negara pada 2020.
“Karena WHO mengimbau tidak perlu ditutupnya perjalanan internasional itu pada awal ada virus corona, Covid-19 pada 2020,” kata dia.
Alifudin membeberkan sejumlah alasan mengapa pemerintah perlu menutup perjalanan internasional di saat PPKM Darurat.
Pemerintah diminta tidak memikirkan urusan bisnis terlebih dahulu. Hal ini karena jika kesehatan masyarakat membaik, maka ekonomi dapat berangsur pulih.
“Jika berbicara urusan bisnis, sebaiknya kesehatan dipulihkan dulu, baru ekonomi akan bisa pulih,” tutur Alifudin.
Diketahui, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menyebut WHO tak pernah menginstruksikan negara-negara yang dilanda Covid-19 untuk menutup perjalanan internasional.
Hal itu Dedy sampaikan merespons sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menghentikan sementara akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke RI.
“Menjawab isu tentang perjalanan internasional, perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa WHO tidak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan,” kata Dedy dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/7/2021).
Alih-alih menutup pintu masuk, kata Dedy, WHO merekomendasikan agar sejumlah sektor diprioritaskan dalam perjalanan internasional.**
